Rina Kusumaningrum, S.H., M.H.

Bagaimana nilai terbentuk

Tiga pesan utama

Indikator kunci

Nama

Rina Kusumaningrum, S.H., M.H.

NIP / register

197709182002122003

Jabatan

Kepala Divisi Hukum

Peran dalam sistem

VERIFY & PROTECT

Organ / unit

Divisi Hukum

Mulai menjabat

15 Feb 2021

Akhir masa jabatan

Masih menjabat

Lama menjabat

66 bulan

Dasar pengangkatan

Keputusan Direksi No. 3.05/SKPTS/R/12/2021

Garis waktu keputusan selama masa jabatan

Hal yang perlu diketahui penerus

1. 11 catatan keberatan berstatus Tercatat belum ditanggapi organ dan menjadi agenda terbuka.
2. 24 keputusan dengan override perlu dipantau kompensasi kendalinya.
3. 3Keputusan dengan appraisal mendekati masa kedaluwarsa perlu diperbarui sebelum eksekusi lanjutan.
4. 4Catatan keberatan berstatus Tercatat belum ditanggapi organ dan menjadi agenda terbuka bagi pejabat penerus.
5. 5Aset dengan status terokupasi atau berperkara memerlukan pemantauan berkelanjutan pada Radar Risiko.

Kekuatan rekam jejak

• 7 keputusan memiliki evidence trail dan segel SHA-256 atas nama peran VERIFY & PROTECT.
• 1 keberatan formal tercatat sebagai bukti tindakan pencegahan (Pasal 97 ayat 5 UU PT).
• Pengalaman lintas 6 jenis tindakan aset: Sertifikasi, Penghapusbukuan, Sewa, Recovery, KSO, Pelepasan.

Dasar hukum

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas — Pasal 97 & Pasal 114 (tanggung jawab dan pembelaan pengurus/pengawas)
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN
4. Board Manual & Matriks Kewenangan Aset (Matriks 100) PTPN III
5. Keputusan Direksi No. 3.05/SKPTS/R/12/2021

Aturan penilaian

1. 01Keputusan dihitung dari arsip tersegel yang mencantumkan pejabat pada jalur enam peran.
2. 02Bukti lengkap = porsi keputusan yang memiliki evidence trail (minimal satu dokumen bukti) dan segel SHA-256.
3. 03Tanpa override = porsi keputusan yang tidak melewati gerbang keras dengan override.
4. 04Keberatan ditanggapi = porsi catatan keberatan formal pejabat yang telah ditanggapi atau diakomodasi organ; dianggap 100% bila pejabat tidak pernah mengajukan keberatan.
5. 05Skor rekam jejak = 50% bukti lengkap + 30% tanpa override + 20% keberatan ditanggapi.

Pernyataan sistem

• Isi dokumen dibangkitkan otomatis dari arsip keputusan tersegel; tidak ada bagian yang dapat ditambahkan, diubah, atau dihapus secara manual oleh pemegang dokumen maupun manajemen berikutnya.
• Catatan keberatan formal (dissent) yang pernah diajukan pejabat ikut tercantum sebagai bukti tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007.
• Segel SHA-256 di bawah mengikat seluruh isi laporan. Keaslian dapat diverifikasi kapan pun dengan memindai QR pada halaman muka.

Pengesahan

Rincian per keputusan (lanjutan)