Rancangan 4 · DDC-2026-041
Pelepasan Rumah Dinas Jl. Melati 12
Pelepasan rumah dinas non-produktif melalui mekanisme penjualan sesuai matriks kewenangan. Tertahan hard gate: appraisal KJPP kedaluwarsa.
Tampilan peran: Direktur Aset · DECIDE
Menyusun usulan lengkap: business case, kelengkapan 11 elemen, dan tindak lanjut hard gate.
Usulan tertahan hard gate
RF-A1 · Appraisal kedaluwarsa — Laporan KJPP berumur lebih dari 12 bulan. Pelepasan tanpa appraisal mutakhir adalah pola temuan kerugian negara paling klasik.
Red flag berat memblokir, bukan sekadar memperingatkan. Override hanya dengan alasan dan jejak.
Kertas kerja 11 elemen
11/11 elemen terisi · 11 terverifikasi · 11 dokumen bukti terlampir
Semua elemen terisi & terverifikasi — penguncian menghasilkan seal SHA-256 dan membuka gerbang keputusan.
Ringkasan usulan
- Nomor
- DDC-2026-041
- Jenis
- Pelepasan
- Nilai
- Rp 4,8 M
- Tanggal
- 04 Agu 2026
- Pengusul
- Direktorat Aset — Bagian Pengelolaan
Ambang CONSENT (Anggaran Dasar): Rp 50,0 M
Nilai di bawah ambang — CONSENT tidak diwajibkan.
Aset tertaut
Rumah Dinas Jl. Melati 12, Medan
AST-DSER-0311 · Medan, Sumatera Utara · 612 m²
HGB No. 214 — a.n. PTPN III
Appraisal terakhir: 11 Feb 2023
Buka Paspor AsetLegal Clearance
Terbaca eksplisit — bukan tersirat dari diamnya Divisi Hukum
Clearance ditahan
Divisi Hukum · berkas hukum lengkap
- Identitas & legalitas aset terverifikasi
- Legal due diligence lengkap
- Appraisal KJPP mutakhir (≤12 bulan)
- Draf dokumen transaksi tersedia
- Persetujuan organ sesuai Matriks 100
Simulator ambang CONSENT
Geser nilai transaksi — jalur persetujuan menyesuaikan otomatis dari Matriks 100
- DECIDE
- VERIFY
- CHALLENGE
- VALIDATE
- APPROVE
- CONSENT
Jalur enam peran — DECIDE hingga CONSENT
Legal Clearance terbaca eksplisit, bukan tersirat
- Langkah 1selesai
DECIDE
Direktur Aset
Keputusan bisnis & strategi aset
- Langkah 2terkunci
VERIFY & PROTECT
Divisi Hukum
Legal clearance tertahan sampai appraisal diperbarui
- Langkah 3menunggu
CHALLENGE
Manajemen Risiko
Independent risk challenge
- Langkah 4menunggu
VALIDATE VALUE
Keuangan
Valuasi & dampak finansial
- Langkah 5menunggu
APPROVE
Direktur Utama / Direksi
Transaksi material sesuai matriks kewenangan
- Langkah 6tidak berlaku
CONSENT
Dekom / Pemegang Saham
Aktif otomatis bila nilai melewati ambang Anggaran Dasar
Tanya ke pengusul — komentar berjejak
Bolak-balik antar peran ikut terekam sebagai bagian evidence trail
- Divisi HukumVERIFY & PROTECT2026-08-06 10:12
Legal clearance tidak dapat diberikan sebelum laporan KJPP diperbarui. Mohon lampirkan surat penugasan KJPP baru.
- Direktorat Aset — Bagian PengelolaanDECIDE2026-08-07 08:40
Penugasan KJPP sedang proses pengadaan, target laporan terbit 12 September 2026.
Catatan Keberatan Formal
Instrumen Pasal 97 ayat (5) & 114 ayat (5) UU No. 40/2007 — sekali disegel, tidak dapat dihapus siapa pun, termasuk pengaju.
- TercatatMenolak memberi legal clearance sebelum appraisal KJPP diperbarui tersegel
KBR-2026-003 · Rina Kusumaningrum, S.H., M.H. (VERIFY & PROTECT) · 2026-08-07 09:15
Laporan penilaian yang dilampirkan terbit 19 bulan lalu sehingga tidak lagi mencerminkan nilai wajar. Melanjutkan pelepasan atas dasar penilaian kedaluwarsa berpotensi menimbulkan kerugian negara dan temuan APH/BPK atas nilai transaksi.
Dasar hukum: Pasal 97 ayat (5) UU No. 40/2007 — anggota Direksi tidak bertanggung jawab bila telah beritikad baik dan mengambil tindakan pencegahan
Tuntutan tindak lanjut: Proses dihentikan sampai laporan KJPP baru terbit; bila diteruskan, keberatan ini agar dilampirkan pada berkas persetujuan organ.
Tanggapan organ: Belum ada tanggapan tercatat
b41d7f2ae90c31586d4a0f8b27c9e5d3104f6a8b92c7e0d1358a4f6b2c9e0d713Ikhtisar pejabat pengaju →